POLITIK ETIS

POLITIK ETIS

Politik Etis atau Etihsche Politiek merupakan kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Kebijakan ini diambil setelah pidato yang dilakukan oleh Ratu Belanda yaitu Ratu Wilhelmina pada tahunn 1901, yang mengumumkan “sebagai kekuatan kristen belanda wajib melakukan kebijakan pemerintah di Hindia dengan kesadaran bahwa Belanda memiliki kewajiban moral kepada rakyat di wilayah-wilayah tersebut”.

Ratu belanda membuat pernyataan seprti di atas karena pada tahun 1870an di Eropa sudah berkembang sistem politik dan ekonomi Liberal. Jadi gaya penjajahan belanda yang diterapkan di Indonesia sudah usang dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang berlaku pada masa tersebut. Oleh karena itu, pemerintah kolonial menerapkan politik balas budi terhadap Indonesia, karena Indonesia dianggap telah mensejahtrakan kehidupan negara Belanda, yang dimulai dengan memeberikan bantuan sebesar 40juta gulden kepada Indonesia.

Latar Belakang Politik Etis

1.      Pelaksanaan sistem Tanam Paksa. Tanam paksa merupakan kebijakan yang sangat menguntungkan bagi Belanda, tetapi dilain pihak menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Indonesia.

2.      Eksploitasi terhadap tanah dan penduduk Indonesia. Meskipun diterapkan ekonomi liberal di Indonesia tetapi tidak merubah nasib rakyat Indonesia.

3.      Upaya belanda untuk memperkokoh pertahanan negara jajahan dilakukan dengan cara penekanan dan penindasan terhadap rakyat.

4.      Rakyat banyak kehilangan hak miliknya yaitu tanah, bahkan industri rakyat pun terdesak.

5.      Adanya kritik golongan intelektual dari kalangan Belanda sendiri.

Tokoh-tokoh pencetus politik Etis

1.      Van kol. Ia merupakan juru bicara golongan sosialis. Ia mengkritik belanda dengan menjelaskand keadaan yang serba merosot di Indonesia. Terlebih karena adanya Politik Drainage (penghisapan) kekayaan Indonesia oleh Belanda.

2.      Van Deventer. Dalam artikelnya yang berjudul “hutang kehormatan” tahun 1899. Van Deventer menyebutkan bahwa jutaan gulden yang diambil Belanda dari Indonesia harus dikembalikan sebagai hutang kehormatan dengan cara :

a.       Irigasi (pengairan)

b.      Emigrasi (perpindahan penduduk)

c.       Edukasi (pendidikan)

Tiga hal tadi lebih sering disebut Trilogi Vand Deventer, yang merupakan titik utama dijalankannya Politik Etis.

3.      De Wall. Ia memperhitungkan bahwa sejak zaman VOC sampai tahun 1884, rakyat Indonesia berhak mendapatkan 528 juta gulden dari Belanda, dan apabila dengan bunganya menjadi 1585 juta gulden.

4.      Baron Van Hoevell. Ia merupakan pendeta protestan dan ia amemperjuangkan rakyat Indonesia di Parlemen Belanda.

Pelaksanaan Politik Etis.

Sejak tahun 1901 pemerintah kolonial mulai sedikit memperhatikan kehidupan rakyat indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa hal yang dilakukan pada masa politik etis.

1.      Adanya desentralisasi

2.      Pembentukan Dewan Rakyat (Volksraad)

3.      Pembangunan irigasi untuk menunjang kebutuhan pertanian. Irigasi yang dibangun tahun 1914 seluas 93.000 bau.

4.      Emigrasi penduduk jawa ke luar jawa.

5.      Edukasi. Didirikan sekolah oleh pemerintah belanda. Misalnya :

a.       Sekolah Kelas 1 untuk anak pegawai negeri, orang berkedudukan, dan orang kaya

b.      Sekolah kelas 2 untuk anak pribumi pada umumnya

c.       OSVIA sekolah pamong praja, STOVIA sekolah dokter, sekolah guru.

d.      Perbaikan kesehatan dan penanggulangan penyakit.

Kegagalan Politik Etis

            Secara umum politik etis mengalami kegagalan. Itu karena beberapa faktor :

1.      Tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia masih rendah

2.      Hanya sebagian kecil rakyat pribumi yang dapat sekolah. Sekolah kelas 2 yang di bangun nyaris tidak berfungsi

3.      Tujuan belanda mendirikan sekolah adalah untuk mendapatkan pegawai-pegawai yang dapat dibayar murah.

Menumbuhkan Semangat Nasionalisme

Politik etis yang pernah diterapkan Belanda, meskipun mengalami kegagalan tetapi secara tidak langsung mempengaruhi tingkat pertumbuhan golongan intelektual dari kalangan rakyat Indonesia. Karena banyak tokoh-tokoh pergerakan Indonesia merupakan anak-anak orang terkemuka di Indonesia pada masa itu, dan mereka mampu mengenyam pendidikan dengan baik, dan mmenjadikan mereka tidak hanya orang-orang pintar tetapi juga tercerahkan untuk membawa Indonesia merdeka. Golongan intelektual itu tidak hanya patuh nurut kepada belanda, karena banyak diantara mereka yang sekolah sampai ke negeri Belanda, jadi mereka sadr kalau Belanda pun merupakan negara yang pernah di jajah. Oleh karena itu, timbul semangat dari para golongan Intelektual Indonesia itu untuk membantu rakyat pribumi kebanyakan agar dapat memperoleh pendidikan.

Misalnya Ki Hajar Dewantara seorang tokoh yang banyak mendirikan sekolah swasta (partikelir) untuk rakyat Indonesia. Dr Wahidin dan Supomo mendirikan Boedi Oetomo. Tiga serangkai mendirikan Indische Partij. H. Ahmad Dahlan beliau mendirikan pendidikan Muhammadiyah untuk rakyat pribumi. Maka dari situlah muncul golongan-golongan Intelektual yang sadar akan pentingnya pendidikan untuk semua. Singkat kata orang-orang yang sekolah di kelas 1 atau di sekolah OSVIA dan STOVIA mereka mempergunakan ilmunya untuk membantu dan menumbuhkan nasionalisme bangsa Indonesia. Bukan untuk menjadi budak-budak kolonialisme Belanda.